Anggota DPR Minta Direksi Jangan Salah Gunakan PMN

Antaranews.com – Para direksi BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN Tahun 2016 diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan modal yang diberikan Pemerintah, karena dana tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kepada para direksi, jangan menyalahgunakan PMN ini. Asal bapak-bapak tahu bahwa posisi kalian saat ini sudah tidak terhormat di mata rakyat, karena telah meminta dan menerima uang kas negara,” kata Anggota Komisi VI DPR Primus Yustisio, di sela Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR memutuskan menyetujui suntikan modal dalam bentuk PMN sebesar Rp34,32 triliun kepada 23 BUMN dari APBN 2016, terdiri atas Rp31,75 triliun dalam bentuk tunai, selebihnya sebesar Rp2,57 triliun PMN non-tunai.

Primus yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menyoroti angka PMN yang dalam dua tahun terkahir (APBN 2015 dan APBN 2016) mencapai total sekitar Rp80 triliun. Diakuinya, ada PMN yang memang diusulkan pada periode Menteri BUMN sebelumnya, tapi hanya Askrindo dan Jamkrindo untuk keperluan penyaluran dana bagi KUR dan UMKM.

“Sekarang, di usia jabatan Ibu Menteri (Rini Soemarno) yang baru genap setahun (20 Oktober 2015), sudah menyuntik atau meloloskan PMN sekitar Rp80 triliun. Ini kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Primus pun mengibaratkan BUMN penerima injeksi PMN ini sebagai BUMN bermental duafa (miskin), karena meminta-minta dana APBN untuk pengembangan usaha. “Seharusnya BUMN itu memberikan kontribusi kepada APBN dalam bentuk dividen, pajak untuk membelanjai rakyat. Tapi sebaliknya, justeru BUMN ini yang meminta-minta modal, menguras APBN,” tegasnya.

Untuk itu Primus juga meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno selaku kuasa pemegang saham BUMN, lebih memikirkan cara yang ekstrim untuk mengawasi dan membina perusahaan “plat merah” terutama penerima PMN tersebut. “Ibu Menteri harus mempunyai pemikiran atau tindakan yang “extra ordinary”, sedikit ekstrim tapi untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Ia menambahkan, harus ada langkah tegas dalam mendongkrak kontribusi BUMN terhadap APBN, karena ada pasal bahwa tujuan pendirian BUMN itu adalah berorientasi pada keuntungan (profit oriented). “Tidak ada salahnya jabatan Dirut BUMN itu dilelang. Jadi kalau kinerjanya tidak sesuai dengan target, diganti saja. Tidak masalah,” ujarnya.

 

Share This Post

Post Comment