Anggota DPR Primus Sindir BUMN Dapat PMN Sebagai Kaum Dhuafa

Liputan6.com – Seluruh peserta rapat kerja Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR RI menyoroti ucapan salah seorang anggota Komisi VI, Primus Yustisio. Dia menyebut direksi perusahaan pelat merah sebagai kaum dhuafa karena menerima suntikan modal dari negara.

Primus, politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melontarkan pernyataan cukup menohok bagi direksi sejumlah BUMN yang menghadiri rapat kerja tersebut, didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Ingat hari ini, posisi Anda (BUMN) tidak terhormat di mata saya. Karena Anda kaum dhuafa yang menerima subsidi dari negara. Mohon Maaf,” kata dia saat Raker PMN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Mantan aktor tersebut berpendapat, selama ini sebagian besar BUMN memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara dari pajak, dividen dan sebagainya. Tapi kini, posisi berubah menjadi penerima subsidi anggaran negara.

“Sekarang BUMN kita menjadi penerima subsidi dari negara. Misalnya saya yang biasanya mengeluarkan zakat mal setiap tahun, kini saya jadi penerima zakat atau kaum mustahik,” sindir Primus.

Dia mengingatkan kepada BUMN penerima PMN senilai Rp 34 triliun itu agar menggunakan uang rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, Primus bilang, dalam kurun waktu setahun Rini Soemarno memimpin Kementerian BUMN, Negara sudah menyuntikkan puluhan triliun kepada puluhan perusahaan pelat merah.

“Usia Ibu Menteri BUMN genap satu tahun pada 20 Oktober mendatang. Dan dalam satu tahun ini, Negara ini sudah menyuntikkan PMN hampir Rp 80 triliun. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi jangan sampai PMN ini disalahgunakan,” harap dia.

Lelang jabatan Dirut BUMN

Dalam kesempatan itu juga, Primus meminta Rini Soemarno untuk melelang jabatan Direktur Utama (Dirut) agar perusahaan pelat merah dapat tumbuh dan berkembang lebih besar. “Ibu harus mempunyai pemikiran, tindakan ekstra, yang sedikit ekstrem untuk bangsa ini. Tidak ada salahnya melelang jabatan Dirut-dirut BUMN,” pinta Primus.

Dia mengatakan, tujuan BUMN beroperasi adalah untuk mencari keuntungan, sehingga perusahaan pelat merah harus diisi oleh pimpinan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan mampu mengembangkan bisnis BUMN sehingga dapat bersaing dengan BUMN negara lain.

“Kalau memang disuruh mencari keuntungan tapi tidak sesuai target, ganti saja Dirutnya, tidak masalah meski dalam Undang-undang Ketenagakerjaan kita tidak boleh pakai tenaga kerja asing, tapi kalau tujuannya mencari keuntungan, siapapun dan darimana asalnya tidak apa,” terang dia.

Share This Post

Post Comment