Primus Minta Pemerintah Membina Penambang Gurandil di Bogor

Anggota DPR Komisi VII Primus Yustisio saat memberikan sambutan pada acara pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penambangan yang diselenggarakan kementerian ESDM (Foto : admin)

Primusyustisio.com – Dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pertambangan yang diselenggarakan Kementerian ESDM di Hotel Onih-Bogor 21 November 2017, Primus Yustisio meminta pemerintah; dalam hal ini kementerian ESDM; agar membina para penambang gurandil yang melakukan aktivitas penambangan secara illegal di wilayah Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat.

Acara ini dihadiri 75 orang pelaku usaha pertambangan di wilayah provinsi Jawa Barat. Selain pelaku usaha; hadir juga anggota DPR Komisi VII selain Primus; yaitu Nawafi Saleh dan Adrian Yusak Napitupulu.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Primus menegaskan; para penambang gurandil yang beroperasi di wilayah Bogor perlu menjadi perhatian serius pemerintah; karena aktivitas penambangan yang dilakukan, bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan di sekitar wilayah penambangan. Kata Primus; penambang gurandil ini beroperasi melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa surat izin apalagi analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Kendatipun demikian, anggota DPR dari daerah pemilihan kabupaten Bogor ini juga meminta, agar pemerintah tidak serta-merta menertibkan pada gurandil, tapi mereka perlu dibina dan diberikan regulasi, agar selain aktivitas penambangan tersebut tidak illegal dan tak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Menurutnya, pemerintah sebagai representasi negara; memiliki otoritas untuk menjaga lingkungan dari aktivitas usaha penambangan. Selain memberikan manfaat bagi negera atau daerah setempat, juga memberikan manfaat ekonomi untuk penghidupan ekonomi yang layak bagi para gurandil.

Ditegaskannya, dalam konstitusi; UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) ditegaskan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan landasan konstitusi ini, Primus pun berharap, pengelolaan sumber daya alam, selain dapat memberikan manfaat bagi penerimaan negara, bagi perbaikan ekonomi masyarakat, tapi juga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu, dalam materi sambutannya, ia berharap, pemerintah dapat mengakomodasi para penambang gurandil dengan regulasi serta berupaya membina usaha tambang rakyat ini agar tidak bertambrakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan usaha pertambangan [Admin]

Share This Post

Post Comment