Primus ; Penyerapan Anggaran Menkop dan UKM harus Optimal !

Dalam Rapat Kerja pembahasan anggaran belanja dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk RAPBN 2017, anggota DPR asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V; Primus Yustisio menekankan penyerapan anggaran harus optimal. Hal tersebut ditegaskan Primus saat sesi pendalaman pembahasan bersama Menteri Koperasi dan anggota komisi VI DPR di ruang rapat DPR Selasa (31/8/2016).

“Jangan cuma bisa mengusulkan anggaran belanja yang besar, tapi saat realisasi penyerapannya justru tidak mampu meng-create program-program yang produktif untuk Koperasi dan UKM. UKM ini sektor penting perekonomian nasional, hampir 99,6 % angkatan kerja disumbang oleh sektor UKM. Demikianpun kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen. Jadi, kementerian terkait penyerapan anggarannya melalui pembinaan dan pengembangan UKM harus ditingkatkan,” demikian ungkap Primus.

Berikut beberapa pertanyaan kritis yang disasarkan Primus kepada Menteri Koperasi dan UKM pada Rapat Kerja tersebut :

Pertama : Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.677.169.425.000,. Dari jumlah tersebut, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp179.239.463.000,-, sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.497.929.962.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.320.429.041.707,- (78,73%).

Kepada Menkop & UKM, anda ini anggarannya sudah diblokir tapi penyerapannya masih tetap rendah juga. Jadi asumsi saya, jika anggaran Kemenkop & UKM ini tidak di blokir, penyerapannya bisa jauh lebih rendah di bawah ekspektasi DPR Komisi VI.

Jadi bila Kementerian Koperasi dan UKM ini terkena dampak pengurangan anggaran belanja K/L oleh menteri keuangan, maka saya menilainya lumrah, sebab penyerapan anggarannya pada TA 2015 masih di bawah 80 %. Pertanyaan saya, bagaimana koperasi dan UKM di Indonesia bisa maju dan berdaya saing tinggi, sementara realisasi program terhadap anggaran saja masih jauh di bawah target?

Kedua : Selama ini, kegiatan Wirausaha Pemula (WP) dengan memberikan pelatihan dan bantuan permodalan, sangat membantu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Hal ini berdasarkan pengakuan konstituen saya di dapil. Namun sejak kebijakan pemerintah, dalam hal ini otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) melakukan pemangkasan anggaran, maka dampaknya adalah tidak adalagi bantuan permodalan untuk program WP dan cuma melaksanakan kegiatan pelatihan dengan alasan anggaran terbatas.

Catatan saya, sebaiknya kegiatan WP, baik pelatihan dan bantuan permodalan tetap dimasukkan dalam anggaran 2017. Program-program yang penyerapannya rendah pada realisasi anggaran 2015 dan APBN berjalan 2016, dialihkan saja ke program WP, karena menurut hemat saya, program WP ini ikut menggerakkan perekonomian dari desa sebagai epsisentrum kemiskinan. Selama ini tingkat keparahan kemiskinan di desa masih tinggi.

Berdasarkan data BPS (2016), untuk wilayah perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Pada wilayah perkotaan Indeks Kedalaman Kemiskinan justru turun dari 1,29 menjadi 1,19 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,35 menjadi  0,27.

Jadi dalam rangka mengurangi kemiskinan di desa, dan juga dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat di Kota dan Desa, saya minta program WP ini tetap dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dan bantuan permodalan bagi wirsausaha pemula di desa-desa.

Ketiga : Pak Menteri, saya baca di Jawa Pos Edisi 3 Agustus 2016 begitu marak penipuan berkedok koperasi bodong, terhitung sejak 2011 sampai 2015, terjadi kasus penipuan berkedok koperasi di Depok Jawa Barat. Nilai investasi aksi penipuan pada koperasi bodong itu mencapai Rp 400 miliar. Ini baru satu daerah pak menteri, belum lagi ditambah kasus-kasus serupa yang terjadi di daerah lain.

Sebagaimana kita ketahui, tugas dan fungsi Kemenkop dan UKM adalah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dari kasus di atas, saya melihat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi oleh Kemenkop dan UKM ini masih rendah. Dengan rentang waktu 2011-2015 dengan jumlah modus penipuan berkedok koperasi tersebut, seakan mengkonfirmasi kita, bahwa pak Menteri dan Jajaran dari Pusat hingga Daerah tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap begitu maraknya penipuan terhadap masyarakat dengan kedok koperasi. Apa saja kerja anda selama ini terkait kasus-kasus di atas?

Dari hasil Raker ini, Primus berharap, ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM dapat membuat program-program yang memperkuat sektor UKM dan menciptakan lapangan kerja baru di Sektor UKM; baik itu kegiatan pelatihan dan bantuan modal untuk para pelaku usaha pemula yang berpusat di pedesaan. “Saya berharap, dengan penyerapan anggaran yang optimal, program-program pro rakyat di desa lebih massif lagi diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM,” demikian tutup Primus [MS/80]

 

 

 

 

Share This Post

Post Comment