Pada kesempatan rapat badan anggaran Rabu,21 September 2016, anggota DPR Primus Yustisio mempermasalahkan distribusi gas Lpg 3 Kg yang rantai distribusinya panjang dan belum menjangkau daerah-daerah pelosok. Padahal menurutnya, subsidi Lpg 3 Kg yang dialokasikan APBN tiap tahun itu, berhak dinikmati oleh masyraakat tidak mampu sebagaimana peruntukkannya yang disetujui DPR dan pemerintah setiap tahun dalam APBN.
Pada kesempatan rapat badan anggaran terkait RAPBN Tahun Anggaran 2017 itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini menyarankan pemerintah agar memperhatikan jalur distribusi gas Lpg 3 Kg agar pendistribusiannya bisa dilaksanakan secara massif dan dapat menjangkau daerah-daerah pelosok.
“Didapil saya, di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor misalnya, desa-desa yang berada jauh dari pusat ibukota kecamatan sangat sulit memperoleh gas Lpg 3 kg. Harganyapun jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang ditetapkan. Terkait ini, perlu ada regulasi dan pengawasan yang ketat, agar barang subsidi tidak dikelola secara komersil agen-agen tidak bertanggungjawab di masyarakat,” demikian tegas Primus. Menurut suami dari pesohor Jihan Fahira ini, terkait masalah distribusi gas Lpg 3 Kg di dapilnya Kecamatan Jasinga, sudah ia sampaikan kepada pihak PT Pertamana sejak tahun 2015, namun hingga saat ini belum direalisasikan.
Dalam rapat asumsi makro RAPBN 2017, pimpinan badananggaran, Said Abdullah, menetapkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp20 triliun, subsidi minyak tanah sebesar Rp2,1 triliun, subsidi solar Rp8 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak tanah dan LPG sebesar Rp2,2 triliun. Dengan demikian, pagu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp32,3 triliun dari semula Rp42,3 triliun.
Pada kesempatan rapat badan anggaran tersebut, Primus pun mengingatkan pemerintah agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Olehnya itu, pemerintah perlu memperbaiki data base yang tingkat validitasnya terjaga, dengan demikian, subsidi yang diberikan tidak salah sasran. “Jangan sampai subsi ini dinikmati oleh mereka-mereka yang tidak berhak sebagaimana ketentuan yang berlaku,” demikian pungkasnya
Pak Primus buat jaringan informasi sendiri agar dapat dipastikan/diketahui agen dan pangkalan yang tidak bertanggung jawab dan layak untuk diputus. Setahu saya semuanya masih sebatas permainan, termasuk database yang ada