Primus Sarankan Wajib Pajak Jadi Kurikulum Pendidikan

Dalam kesempatan rapat badan anggaran bersama Dirjen Pajak, Anggota DPR Primus Yustisio menyarankan wajib pajak perlu didorong dalam jangka panjang menjadi kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya shortfall pajak yang terjadi dua atau tiga tahun belakangan ini, lebih disebabkan oleh faktor kesadaran.

Menurut anggota DPR komisi IV ini, di negara-negara seperti Eropa dan Amerika, pajak itu sudah jadi kesadaran bagi warga negaranya, bahkan membudaya; karena wajib pajak di negara-negara Eropa dan Amerika itu sudah menjadi kurikulum yang ditanamkan kepada setiap warga negaranya sejak usia dini.

Jadi anak SD di Amerika, sudah tau bahwa kewajibannya terhadap negara sejak bisa berpenghasilan adalah membayar pajak. Meski pemerintah melakukan ekstensifikasi pajak untuk menggali sumber pendapatan negara, namun jika kesadaran wajib pajak belum tumbuh secara massif pada diri setiap warga, pemerintah akan sulit menggali sumber pajak perorangan.”Jadi wajib pajak itu harus menjadi kurikulum pendidikan di Indonesia,” tegas Primus.

Realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai angka 100 persen. Yang paling mendekati target adalah pada tahun 2011. Realisasi penerimaan saat itu sebesar 99,45 persen, didorong penerimaan PPh migas, PBB, dan Cukai yang nilainya melebihi target. Namun, capaian itu tak dapat dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya karena kenaikan target penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan konsumsi dalam negeri yang melambat.

Saat ini, pemerintah tengah mengalami masalah fiskal. Melorotnya penerimaan negara di sisi lain dan ekspektasi belanja yang besar, membuat APBN dua tahun belakangan berada pada kondisi yang rapuh. Demikian pun pendapatan dari pajak yang melorot dari target serta PNBP yang juga menurun tajam akibat penurunan harga komunitas global, menyebabkan pemerintah gencar memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain pemangkasan anggaran K/L tersebut membuat investasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan mengalami penurunan. Dampak dari rapuhnya kondisi fiscal tersebut, membuat pemerintah makin pesimis. Pertumbuhan ekonomi pada Nota Keuangan yang dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2016 sebesar 5,3 persen, kemudian dipangkas menjadi 5,1 persen sebagai dampak dari kondisi obyektif kondisi APBN yang cekak.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara harus dipikirkan solusinya dari sekian soal yang melilitnya. Dari soal mafia pajak, pengemplang pajak dan terlebih soal kesadaran wajib pajak. “Menurut saya untuk jangka panjang, penanaman kesadaran wajib pajak melalui system pendidikan ini perlu,” demikian tutup Primus.

Share This Post

Post Comment