Year: 2016

Primus; RUU Perkoperasian Yang Baru Bisa Digugat Lagi Ke MK

Primusyustisio.com- RUU Perkoperasian yang baru, berpotensi mengerdilkan koperasi. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VI Rabu (19/10/2016) di Sekitar kawasan DPR-Senayan. Misalnya pada Pasal 5 RUU Perkoperasian yang merupakan usulan dari pemerintah. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan, untuk membuat akta pendirian koperasi harus dibuat oleh pejabat pembuat akta koperasi. Berikutnya dalam Pasal 5 ayat…

Primus; RUU Yang Baru Bisa Digugat Lagi Ke MK

RUU Perkoperasian yang baru, berpotensi mengerdilkan koperasi. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VI Rabu (19/10/2016) di Sekitar kawasan DPR-Senayan. Misalnya pada Pasal 5 RUU Perkoperasian yang merupakan usulan dari pemerintah. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan, untuk membuat akta pendirian koperasi harus dibuat oleh pejabat pembuat akta koperasi. Berikutnya dalam Pasal 5 ayat 2,…

Dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan melaksanakan kewajiban Konstitusional sebagai anggota DPR RI, Primus Yustisio pada kesempatan reses di desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan mensosialisasikan Undang-Undang tersebut di hadapan pelaku Industri Kecil dan Menengah. Acara sosialisasi Undang-Undang yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2016 lalu, dihadiri 50 orang peserta dari berbagai…

Primus ; Pemerintah Fokus Belanja Barang dan Modal

Untuk belanja pemerintah pusat pada APBN 2017, saya berharap, pemerintah lebih fokus mendorong proses penyerapan anggaran yang maksial dan belanja pemerintah pusat diharapkan “lebih memprioritaskan pada belanja barang dan modal.” Belanja birokrasi, ditekankan agar lebih kecil, dan disesuaikan dengan program masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Demikian tegas Primus pada rapat badan anggaran DPR Selasa, (4/10/2016). Lanjutnya, adapun…

Primus Sarankan Wajib Pajak Jadi Kurikulum Pendidikan

Dalam kesempatan rapat badan anggaran bersama Dirjen Pajak, Anggota DPR Primus Yustisio menyarankan wajib pajak perlu didorong dalam jangka panjang menjadi kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya shortfall pajak yang terjadi dua atau tiga tahun belakangan ini, lebih disebabkan oleh faktor kesadaran. Menurut anggota DPR komisi IV ini, di negara-negara seperti Eropa dan Amerika, pajak itu sudah…

Primus ; Distribusi Gas Lpg 3 Kg Harus Adil

Pada kesempatan rapat badan anggaran Rabu,21 September 2016, anggota DPR Primus Yustisio mempermasalahkan distribusi gas Lpg 3 Kg yang rantai distribusinya panjang dan belum menjangkau daerah-daerah pelosok. Padahal menurutnya, subsidi Lpg 3 Kg yang dialokasikan APBN tiap tahun itu, berhak dinikmati  oleh masyraakat tidak mampu sebagaimana peruntukkannya yang disetujui DPR dan pemerintah setiap tahun dalam…