Primusyustisio.com – Senin (16/01 2017), Komisi VI DPR RI mengundang BUMN di bidang telekomunikasi, PT Telkom (Persero) Tbk dalam rapat dengar pendapat, dengan agenda pembahasan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN). Sebelumnya, pembentukan BCN ini gagal karena pemerintahan Jokowi beralasan efisiensi anggaran.
Pada sesi tanya jawab dalam RDP, salah satu anggota Komisi VI DPR RI, Primus Yustisio angkat suara. Ia mengapresiasi pembentukan BCN, sebagai langkah mitigasi maraknya tindak kejahatan di dunia maya. Indonesia menurut Primus, yang dikutipnya dari Security Threat yang menyebutkan Indonesia adalah negara paling berisiko mengalami serangan cyber crime. Namun Primus khawatir, BCN ini menjadi lembaga negara yang bisa disalahgunakan penguasa dengen menghegemoni frekuensi publik untuk menguping setiap pembicaraan publik.
“Saya mengapresiasi rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, sebagai langkah proteksi pemerintah dalam penggunaan frekuensi publik yang mengancam keutuhan NKRI, namun saya juga khawatir, BCN ini disalahgunakan, atau bisa dimanfaatkan pemerintah yang berkuasa untuk menguping pembicaraan publik untuk suatu kepentingan kekuasaan tertentu dan praktek otoritarianisme.”
Primus Berharap, BCN menjadi lembaga independen dan tidak berafiliasi dengan PT Telkom. “PT Telkom ini BUMN yang mana, semangat BUMN sesuai UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah mencari keuntungan. PT Telkom bukan suatu lembaga penegak hukum yang bisa melakukan penindakan terhadap kejahatan cyber. BCN pun harus terpisah dari struktur kekuasaan atau independen agar tidak disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa,” demikian tegas Primus.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI; Teguh Juwarno juga menyoalkan pemanfaatan teknologi Israel yang digunakan PT Telkom. Salah satu korporasi teknologi telekomunikasi asal Israel yang mensuplai teknologinya ke PT Telkom adalah Amdocs. Perusahaan ini didirikan di Israel oleh Aurec Group, sebuah korporasi bisnis milik miliarder Yahudi, Morris Kahn, salah seorang 10 besar orang terkaya di Israel. “Saya heran, kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kenapa salah satu infrastruktur vital nasional, yaitu teknologi telekomunikasi kita diambil dari negara pencaplok tanah Palestina itu. Ini potensial sekali membocorkan rahasia negara ke pihak asing”
Politisi Partai Amanat Nasional ini khawatir, pemanfaatan teknologi di negara penjajah Palestina itu bisa berujung pada bocornya rahasia negara ke pihak Asing. Kecurigaan Amerika beberapa waktu lalu di New York Times bahwa Intelejen Israel; MOSAD sedang mengintai negara adidaya itu, bisa terjadi pada Indonesia, sebagaimana beberapa tahun lalu, Presiden SBY disadap pembicaraannya oleh intelejen Australia. DPR meminta PT Telkom, agar tak main-main dengan keamanan sistem informasi dalam negeri dan keamanan rahasia negara.
