Primus Tekankan Pengawasan Penggunaan Tenaga Nuklir di Industri

Sambutan Primus Yustisio pada acara sosialisasi BAPETEN (Foto/Suar)

Sambutan Primus Di Kegiatan sosialisasi peran Badan Pengawasan Tennaga Nuklir (APETEN). Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Salak, Kota Bogor, Jumat (2/6/2017). Berikut sambutan Primus dalam acara yang dihadiri sekitar 70 peserta dari dapil Primus :

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, semoga kita yang menjalankan ibadah puasa hari ini, senantiasa mendapat rahmat dan magfirah dari Allah SWT. Amin Allahumma Amin.

Hadirin yang terhormat !

Dewasa ini, pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari semakin luas. Baik di sektor industri, kesehatan, pertanian, tenaga pembangkit listrik dan lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan energi nuklir perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah, agar dalam pemanfaatannya dampak negatif tenaga nuklir, tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Kendatipun pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai sektor kehidupan semakin luas, namun tetap perlu diawasi, karena dampak pemanfaatan tenaga nukilr, bisa berakibat pada kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya yang membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, negara perlu hadir dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Disinilah peran penting Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, pada bagian MENIMBANG poin a, disebutkan : Ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaataannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Karena pemanfaatan tenaga nuklir ini selain memberikan manfaat namun juga bisa membahayakan manusia dan lingkungan, maka pemanfaatan tenaga nuklir perlu diawasi oleh negara secara kelembagaan melalui BAPETEN. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran Pasal 4 Ayat (1-2) menyebutkan : (1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran BAPETEN dalam bidang pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir, agar dapat dipahami secara luas, tepat dan proporsional. Pada akhirnya, saya berharap semoga kegiatan ini bermanfaatan bagi kita dan dapat memberikan informasi peran BAPETEN tentang pengawasan pemanfatan tenga nuklir di Indonesia.

Share This Post

Post Comment