Kritik dan Pandangan Primus Terkait Ekonomi 2023

Primusyustisio.com– Berikut adalah pandangan anggota DPR RI, Primus Yustio terkait kebijakan ekonomi 2023 dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama pemerintah. Dalam bahan Menkeu halaman : 16 terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 5,3% – 5,9% (yoy).

Dalam rapat tersebut, Primus menyampaikan tanggapan sebagai berikut : Apakah dengan ekspektasi batas atas pertumbuhan ekonomi 5,9% ini tidak terlampau optimis? Dalam kondisi normal (sebelum pandemic Covid-19), kinerja ekonomi hanya dapat tumbuh 5,02% pada tahun 2019.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 (Bahan Kemenkeu)

Demikianpun secara kuartalan, pada Triwulan IV 2021 hingga Triwulan I 2022, pertumbuhan ekonomi kita di 5,02% dan 5,01%.
Kami pun melihat berdasarkan data BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada Triwulan-1 2022 sebesar 5,01% (yoy), ini juga disebabkan tahun baseline-nya rendah, yakni pada Triwulan-1 2021 sebesar -0,70% (yoy).

Jadi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan-1 2022 sebesar 5,01% (yoy) tidak seutuhnya menggambarkan kinerja ekonomi/PDB.
Kendati harga komoditas dengan surplus neraca perdagangan sebagai trigger pertumbuhan ekonomi sepanjang pandemic, namun rilis BPS terbaru (Triwulan I 2022), ekonomi kita masih tumbuh di bawah teritori pemulihan.

Oleh sebab itu, kami ingin bertanya sekaligus mendengarkan penjelasan pemerintah, bahwa apa dasar yang paling kuat dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi 5,9% bila kita lihat ke bakang, dimana kinerja pertumbuhan pun selalu rendah?

Terkait pertumbuhan komponen utama PDB Indonesia dalam bahan Kemenkeu halaman : 17 Dari bahan Kemenkeu ini peran konsumi Rumah Tangga terhadap kinerja PDB (Produk Domestik Bruto) pengeluaran adalah sebesar 54,4% dengan outlook pertumbuhan pada 2023 sebesar 4,8%-5,4%.

Kami melihat, ada potensi koreksi terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah inflasi harga pangan bergejolak (volatilefood) yang masih tinggi.

Perkembangan inflasi saat ini (Sumber : BPS)

Berdasarkan Bahan Kemenkeu halaman sebelumnya (Hal : 10), inflasi harga pangan bergejolak hingga April 2022 adalah 5,5%. Inflasi inti 2,6% dan inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Administered Price) 4,8% dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 3,5%.

Kami menganggap penting untuk menyampaikan kepada pemerintah, bahwa inflasi harga pangan bergejolak ini, sangat rentang berdampak terhadap rakyat miskin dan hampir miskin (near poor) dimana kemiskinannya makin parah bila pengeluarannya untuk kebutuhan pangan sehar0hari semakin terebani dengan harga pangan yang mahal seperti minyak goreng dll.

Sementara, saat ini, terhambatnya rantai pasok pangan global yang masih terganggu demikianpun rantai pasok energi. Oleh sebab itu, dalam RAPBN 2023, kami berharap pemerintah masih tetap focus pada bantalan APBN untuk jaringan pengaman social (social safety net).

Dengan proyeksi inflasi yang masih tinggi 4% di tahun 2023 bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 3% dengan deviasi +-1 %, menggambarkan bahwa inflasi di tahun 2023 masih tinggi.

Disaat yang sama, ancaman dan risiko perlambatan ekonomi ada di depan mata, baik disebabkan oleh flukuasi harga pangan, energi dan kebijakan suku bunga negara-negara utama. Termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Tren inflasi global (Sumber : Investing.com)

Dari kondisi tersebut, tentu BI akan melakukan penyesuaian melalui kebjakan moneter. BI 7-Day Repo Rate bisa saja terkerek di atas 3,5%, merespon suku bunga negara-negara utama, khususnya The Fed.

Namun kebijakan ini berlawanan arah dengan pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga kebijakan yang terkerek, akan memicu kenaikan suku bunga kredit, sementara dunia usaha membutuhkan kredit perbankan untuk ekspansi.

Potensi perlambatan ekonomi dan inflasi yang tinggi, menghantui ekonomi di tahun 2023. Dengan kondisi terebut, apakah BI yakin ekonomi akan tumbuh 5,3-5,9% menurut pemerintah ata 4,7%-5,5% menurut BI?

Dalam Rapat Dewan Gubernur Terbaru, Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) yang pada saat ini sebesar 5,0% naik menjadi 6,0% mulai 1 Juni 2022, 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022.

Demikianpun Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang pada saat ini sebesar 4,0%, naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, 6,0% mulai 1 Juli 2022, dan 7,5% mulai 1 September 2022.

Apakah kebijakan menaikan GWM ini tidak berdampak pada surutnya kemampuan likuiditas perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah fase normalisasi ekonomi? Kalau kita lihat hasil survei BI terbaru, secara kuartalan, pada Triwualn-1 2022, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 64,8%. Lebih rendah dari SBT 87,0% pada triwulan sebelumnya/triwulan IV 2021 (Admin)

Share This Post

Post Comment